Antisipasi Gelombang Panas dan Krisis Pangan Dengan Pompanisasi

Pompanisasi untuk mengairi sawah dengan air sungai di Desa Nusadadi, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Ahad (9/6/2024)

JAKARTA -- Supaya Indonesia tidak mengalami krisis pangan, pemasangan pompa yang mengalirkan air dari sungai ke ladang pertanian harus dilakukan secara masif untuk mengantisipasi kekeringan panjang akibat gelombang panas dunia. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

Amran tidak ingin antisipasi yang terlambat malah membuat Indonesia mengalami konflik sosial karena tidak mampu menyediakan pangan rakyat secara cukup.

"Saya selalu sampaikan bahwa sekarang kita perlu pompanisasi untuk memenuhi air dari sungai ke sawah. Mengapa? mustahil kita lolos dari krisis pangan kalau solusi cepat ini tidak kita lakukan," kata Amran, dilansir dari laman resemi Kementan, Kamis (27/6/2024)

Scroll untuk membaca

Mentan menegaskan, saat ini ada 50 negara yang mengalami kelaparan. Jangan sampai Indonesia mengalami hal yang sama.

Menurut Mentan, pemerintah telah menargetkan capaian swasembada dan juga lumbung pangan dunia agar bisa dicapai dalam waktu cepat. Untuk itu, fokus kerja yang sedang dilakukan adalah memasang pompanisasi, mencetak sawah hingga mentransformasi pertanian tradisional ke pertanian modern.

Menurut Amran, pertanian terus menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan juga dilanjutkan presiden terpilih Prabowo Subianto. Di antaranya adalah penambahan alokasi pupuk hingga 100 persen serta keterlibatan TNI dalam memasang pompanisasi.

Ancaman iklim seperti kekeringan ekstrem akibat El Nino dan potensi krisis pangan dapat mengguncang sistem pangan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara di dunia.

Oleh karena itu, Mentan juga menuntut komitmen semua elemen, termasuk Polri, untuk bekerja sama dengan Kementan dalam menjaga dan memastikan produksi serta stabilitas ketersediaan dan aksesibilitas pangan masyarakat terjaga dengan baik.

“Ketahanan pangan identik dengan ketahanan negara. Kami di hulu, penegak hukum di hilir. Jika di hulu terjadi masalah, seperti kekurangan pangan, maka masalah akan muncul di hilir. Jadi, semua harus turun tangan mengurus pangan,” ujar Amran.

Untuk diketahui, Kementan dan Polri telah melakukan penandatanganan kerjasama terkait Sinergitas Tugas dan Fungsi kedua pihak dalam Pembangunan Pertanian pada April lalu. Mentan berharap kerjasama ini dapat mendorong langkah-langkah kolaboratif untuk mencegah terjadinya krisis pangan di Indonesia.